You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pelanggar ERP akan Dikenakan Tilang Elektronik
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Pelanggar ERP akan Dikenakan Tilang Elektronik

Penindakan terhadap kendaraan yang melanggar jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di ruas jalan di Ibukota akan menggunakan tilang elektronik.

Jadi saat diterapkan ERP pada tahun 2018 sistem tilang elektronik ini juga akan dilakukan

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansah mengatakan, penindakan hukum ada dua. Pertama yakni on the spot tahap awal dan kedua dengan penindakan secara elektronik. Saat ini masih dalam tahap uji coba oleh pihak kepolisian dan rencananya tahun 2017 mendatang akan dirilis.

"Jadi saat diterapkan ERP pada tahun 2018 sistem tilang elektronik ini juga akan dilakukan," kata Andri Yansyah usai menghadiri Forum Group Discusion dengan tema penerapan tilang elektronik, di Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Jakarta Pusat, Rabu (9/11).

Dewan Ingin ERP Diterapkan di Lima Wilayah Kota

Ia menambahkan, jenis pelanggaran ERP seperti kendaraan yang tidak boleh melintas, tetapi melintas, kendaraan roda dua, kendaraan yang tidak memiliki on board unit (OBU), atau kendaraan yang memiliki OBU, namun tidak diletakkan pada tempatnya atau saldo kurang.

"Jadi, jika saldo kurang akan diberikan waktu 2x24 jam, jika tidak segera mengisi saldonya, maka akan didenda 10 kali lipat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati